Analisis Tata Kelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah
DOI:
https://doi.org/10.31959/jm.v4i2.163Keywords:
Tata Kelola Anggaran, Desentralisasi Fiskal, Analisis SWOTAbstract
“Analisis Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah”.
Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Maluku Tengah
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2004 sampai 2015 yang di peroleh
dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daerah yang sudah dikatakan berkembang apabila daerah
tersebut secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan keuangannya dari pemerintah pusat. Kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pengelolaan keuangan yang baik perlu diterapkan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maluku Tengah masih
sangat rendah dengan demikian ketergantungan terhadap pemerintah Pusat juga masih sangat tinggi, hal ini
diperlihatkan dari perolehan DAU dan dana perimbangan yang masih besar. Untuk mensiasati hal tersebutmaka
perlu dilakukan tata kelola anggaran yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan daerah yang
berkembang dan berdiri sendiri.
References
Bratakusumah dan Solihin (2001), Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Agungwijaya (2012), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Dan Pemerintah Kota Yogyakarta
Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2010. Download Publikasi.pdf. html 13 juli
Supriyadi (2013), Analisis Desentralisasi Fiscal Di Kabupaten Bungo. Download pdf.Jurnal Perspektif
Pembiayaandan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2016.
Soeparmoko (2002), Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah Edisi Pertama, Penerbit Andi, Jakarta.
Yuliana (2013), Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau Dari Rasio
Keuangan. Download pdf. 02._Naskah_publikasi.html 13 juli 2016
Hasanusi (2015), Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat.
Download pdf. drshasanusi@yahoo.co.id . html 13 juli 2016.
Kabupaten-Maluku-Tengah-Dalam-Angka-2016 http://malukutengah kab.bps.go.id/.html 13 september 2016.
Badan Pusat Statistik. 2015. Pendapatan Regional Kabupaten Maluku Tengah 2014.
http://malukutengahkab.bps.go.id/. html 13 september 2016.
Kuncoro, Mudrajat, 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Prisma No. 4 : 3 – 17, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Keempat. Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Mardiasmo, 2000, Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah, Kompak, No. 23, 573 – 587.
Rangkuti, F., 2000.Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Badan Pusat Statistik. 2015. Maluku Tengah Dalam Angka 2015. http://malukutengahkab.bps.go.id/. html 1
Oktober 2016.
Badan Pusat Statistik. 2013. Maluku Tengah Dalam Angka 2014 http://malukutengahkab.bps.go.id/. html 1oktober
Statistik Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2016. Statistik-Daerah-Kabupaten-Maluku-Tengah-2016
http://malukutengahkab.bps.go.id/.html 3oktober 2016.
Administrator, 04 Oktober 2013, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, http://maltengkab.go.id
Maluku Tengah 2017
