PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI MALUKU)
DOI:
https://doi.org/10.31959/jm.v7i2.193Keywords:
Keywords, Human resource capasity, organizational commitment, utilization of information technology, internal control of accounting, value of financial reporting informationAbstract
This study aims to determine the effect of human resource capacity, organizational commitment, utilization of information technology and internal control accounting to the value of financial reporting information local government in the scope of SKPD Maluku province.
This research is causal asosiatif research with quantitative approach, the sampling technique used is purposive sampling. The analysis used is multiple regression analysis (Multiple regression).
The result of hypothesis test shows that variable of human resource capacity, organizational commitment and internal control of accountancy have a positive and significant influence to the value of local financial reporting information while the utilization of information technology has no positive effect to the financial information value of the area it is shown with coefficient value of 0.128 with significance level of 0.060.
References
Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta; Akademia.
Aritonang, Aldiani sultani dan Firman Syarif. 2009. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005. Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Jurnal Akuntansi vol.12
Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi NilaiInformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI), Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2015. Nomor : 2.B/HP/XIX.AMB/05/2016. Tanggal 30 Mei 2016.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI), Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2015.nomor . 2.C/HP/XIX.AMB/05/2016 tanggal 30 Mei 2016
Darwanis dan desi dwi mahyani (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPA Provinsi Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 2 No. 2. Hal. 133-151.
Elqorni, 2009. Mengenal Teori Keagenan. http://elqorni.dpress.com
Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. StandarAkuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta.
Hullah,A.R.,Pangemanan,S., Tangkuman,S.&Budiarso,N. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara.
Indriasari,D. & Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi XI diPontianak,23-24Juli.
Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi 10. Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol. 2 No.1, Hal. 1-17.
Mustafa, S. Sutrisno & Rosidi. 2010. Analisis Faktor–Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktun Pelaporan Keungan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi. Diunduh dari http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/32830/2.pdf.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tangguang jawab Keuangan Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005.Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015. www.bpk..go.id/ihps
Rosalin,F. & Kawedar, W. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalandan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). Under graduate Thesis, Universitas Diponegoro.
Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzfdm.or.id.
Winidyaningrum, Celviana. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Semarang. Simposiun Nasional Akuntansi XIII, Universitas Diponegoro.
