EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN IMPORTIR ATAS MEKANISME SELF ASSESSMENT BARANG KIRIMAN HASIL TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN NILAI PABEAN SAMPAI DENGAN FOB USD 1.500

Authors

  • Disa Agnesia Utari L. Tobing Universitas Indonesia, Depok
  • Siti Nuryanah Universitas Indonesia, Depok

DOI:

https://doi.org/10.31959/jm.v15i2.3721

Abstract

Introduction: The Indonesian government has enacted new regulations for goods shipped from trade transactions, including Self Assessment, through the Minister of Finance Regulation Number 96 of 2023. This policy has led to manipulation through undervaluation, prompting the government to impose fines for tax evasion.
Methods: This study aims to evaluate the extent of importer compliance with the Self Assessment mechanism for goods shipped, using a Fishbone Diagram. This research is a qualitative study employing descriptive analysis and triangulation.
Results: Data obtained from interviews with sources from the Directorate General of Customs and Excise and from analysis of imported goods shipment data indicate that importers have complied with existing regulations, but several improvements are needed, such as an application that provides the status of the goods shipment completion process and the socialisation of customs obligation calculations.

Keywords: Compliance, Courier Service, Customs, Import, Tax

References

Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 17(2), 69-84.

Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 10(01).

Hufbauer, G. C., Lu, Z. L., & Jung, E. (2018). The Case for Raising de minimis Thresholds in NAFTA 2.0 (No. PB18-8).

Mangindara, M., Taufik, M., & Gunawan, H. (2022). Analisis kualitas pengiriman barang menggunakan pendekatan diagram Pareto dan Fishbone. Jurnal Sistem dan Manajemen Industri, 6(1), 57–68.

Nugraha, Y. P. E. Y. A., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(10), 7393-7406.

Pentanurbowo, S., Hartono, H., & Saputri, D. E. S. E. (2022). Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. Jurnal Sosial dan Sains, 2(1), 164-172.

Sitepu, R. R., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Determinan Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dengan Moderasi Fasilitas Fiskal Kepabeanan (Studi Empiris Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai). Journal of Accounting and Finance Management, 6(1), 101-114.

Sumadi, T. R. D., & Nurkhamid, M. (2022). Pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(5), 2105-2117.

Syaifullah, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur tingkat kepatuhan kepabeanan perusahaan eksport dan import di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 9(1), 69-89.

Triyulianto, T., Arimbhi, P., & Labupili, E. A. P. (2019). Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017. Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi), 1, 22-38.Nurhidayati, N., & Cahyani Pramudita. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Jalur Merah terhadap Penerimaan Negara. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol 20: No.1, Article 5.

Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

_________________________. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

_________________________. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

Rinaldi, D. T. (2016). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Sistem Jalur Merah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten).

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (4th ed. Vo). Sage Publication.

Downloads

Published

2026-04-23