Tinjauan Terhadap Penatausahaan Perpajakan Pada Bendaharawan Kantor Gubernur Provinsi Maluku
DOI:
https://doi.org/10.31959/jm.v4i2.158Keywords:
Penatausahaan PerpajakanAbstract
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pajak yang melakukan pemotongan dan
pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Kewajiban bendaharawan pemerintah
sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah memotong dan
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal
Penghasilan Pasal 24 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana tinjauan
penatausahaan perpajakan pada Bendaharawan kantor Gubernur Provinsi Maluku. Tujuan dalam penulisan ini
adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan penatausahaan perpajakan pada bendaharawan kantor Gubernur
Provinsi Maluku. Dalam Bidang Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam PPh 21 pada umumnya uang
belanja dalam perjalanan dinas tidak dipotong pajak, sedangkan untuk makan minum, ATK, bayar honor itu
dipotong pajak oleh bendaharawan.
Dengan adanya peraturan yang sudah di tetapkan maka dapat mewujudkan kelancaran sistem
pemotongan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang suda ditentukan sehingga
tidak ada yang terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak sehingga tidak dikenakan denda.
References
Mardiasmo,2008, Perpajakan, Penerbit Andi; Yogyakarta
Suandy, Erly.2008, Hukum Pajak, Selemba Empat. Jakarta
S.Munawir,2003, Pajak, Penerbit BPFE.Yogyakarta
Undang-Undang KUP Nomor.28 Tahun 2007 Pasal 1ayat 1, Tentang Pengertian Pajak
Peraturan Daerah Provinsi Maluku no. 22 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2, Tentang Tugas Dari Seor ng Bendaharawan
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1958, Tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomoe 22 Tahun 1957,
Tentang Pembentukan Daerah Swatandra Tingkat I Maluku.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Access and Licensing
All articles published in Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) are available immediately upon publication without any embargo period. No registration or subscription fees are required to access our content.
To facilitate clarity and ease of reuse, Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) adopts Creative Commons licenses. By default, all articles are published under the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that proper attribution is given to the original author(s) and source.
Copyright Policy
Authors publishing in Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) retain copyright over their work. By submitting and publishing with Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), authors grant the journal the right of first publication under their chosen open-access license. This ensures that authors maintain full control over their intellectual property while enabling broad dissemination and reuse of their work.
Authors are also encouraged to:
- Share their published articles in institutional repositories or personal websites, ensuring proper acknowledgment of initial publication in Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi).
- Enter into non-exclusive agreements for further distribution, such as including their articles in books or other publications.
